Salah Kebijakan Atau Korupsi ?
(Tulisan ini dikirim oleh penulis atas permohonan langsung dari pemilik blog ini)
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana BI kepada anggota DPR. Gubernur BI mengatakan bahwa itu adalah kebijakan kolektif yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG). Menurutnya, kebijakan tidak dapat diadili.
Menurut media cetak, kebijakan itu telah diputuskan oleh RDG dibawah Sjahril Sabirin. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjabat mulai 20 Mei 2003. RDG itu diadakan pada awal Juni 2003 untuk membahas tindak lanjut hasil RDG sebelumnya, yang memutuskan bahwa untuk memenuhi permintaan bantuan para pejabat BI yang dalam proses peradilan dalam kasus BLBI dan diseminasi informasi tentang BI yang sedang mengalami masalah akibat BLBI, diperlukan dana. Yang sudah dicairkan Rp 25 milyar, dan masih diperlukan lagi dalam jumlah banyak. Karena tidak bisa dimasukkan kedalam anggaran pada pertengahan tahun, maka perlu meminjam dari YLPPI yang akan dikembalikan kalau anggaran sudah ada.
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana BI kepada anggota DPR. Gubernur BI mengatakan bahwa itu adalah kebijakan kolektif yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG). Menurutnya, kebijakan tidak dapat diadili.
Menurut media cetak, kebijakan itu telah diputuskan oleh RDG dibawah Sjahril Sabirin. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjabat mulai 20 Mei 2003. RDG itu diadakan pada awal Juni 2003 untuk membahas tindak lanjut hasil RDG sebelumnya, yang memutuskan bahwa untuk memenuhi permintaan bantuan para pejabat BI yang dalam proses peradilan dalam kasus BLBI dan diseminasi informasi tentang BI yang sedang mengalami masalah akibat BLBI, diperlukan dana. Yang sudah dicairkan Rp 25 milyar, dan masih diperlukan lagi dalam jumlah banyak. Karena tidak bisa dimasukkan kedalam anggaran pada pertengahan tahun, maka perlu meminjam dari YLPPI yang akan dikembalikan kalau anggaran sudah ada.