Pernah dengar gosip tentang Atlantis ? Yakni sebuah benua yang tata kehidupan masyarakatnya diyakini sebagai peradaban tertua di muka bumi. Berdasarkan penelitian seorang propesor dari Brazil bernama Prof Arysio Nunes dos Santos, benua itu membentang dari bagian selatan India, Sri Lanka, Sumatera, Jawa, Kalimantan terus ke arah timur. Dan, Indonesia adalah pusatnya. Tepatnya di Pulau Jawa.
Ah, sampean bisa aja Pak Propesor. Begitulah kira-kira kalau kita berkesempatan ketemu langsung dengan Pak Propesor itu. Peyek yo peyek, nanging ojo diremet-remet. Ngenyek yo ngenyek, tapi mbok ya ojo banget-banget. Masak Pulau Jawa yang ndeso dan kuper ini dibilang mbahnya peradaban dunia ? Yang bener aja !
Baik. Simpan dulu nafsu ketidakpercayaan Anda. Tidak perlu marah-marah. Apalagi mengacung-acungkan pedang sambil teriak-teriak menyebut nama Gusti Allah. Kalau masih penasaran, silakan teruskan baca. Tapi bagi yang tidak penasaran, ya silakan baca juga kelanjutannya.
Mak bedundung. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Ternyata secara tiba-tiba temuan Pak Propesor itu bak gayung bersambut dengan racikan teorinya Kiai Mbeling dari Jombang. Siapa lagi kalau bukan Emha Ainun Nadjib alias Cak Nun. Bedanya, racikan Pak Propesor itu mengandalkan kekuatan logika semata dengan melakukan penelusuran bukti-bukti materi. Tapi Cak Nun ? Kayaknya nih, agak beda. Ramuannya diracik dengan mengerahkan seluruh kekuatan. Baik dari kesatuan nalar dengan pasukan intinya berupa panca indera, maupun dari kesatuan di luar nalar yang mengandalkan ma’rifat sebagai pasukan elitnya (kira-kira begitu ndak Cak Nun ?).
Dalam sebuah kesempatan, Cak Nun menyuguhkan ramuan hasil racikannya itu di depan jamaah pengajian Bang Bang Wetan di Surabaya, Kamis (19/6). Konon, kata Cak Nun, suatu ketika rombongan malaikat mengadakan tour. Namanya Tour de’ Jagat Raya.
Rombongan para malaikat ini dipimpin oleh Ketua Dewan Syuro bernama Azazil. Dia adalah sayyidul malaikat (pemimpin para malaikat, Red) yang kerap disapa Iblis. Ketika rombongan ini sampai di bumi, tiba-tiba Azazil minta turun. “Wuih…tempat apa nih ? Asyik juga. Wis rek…aku tinggalen ae,” kata Azazil kepada para yuniornya.
Karena yang memberi instruksi adalah Ketua Dewan Syuro, otomatis tidak ada yang berani membantah. Maka pulanglah rombongan malaikat itu ke surga. Sesampainya di surga, rombongan ini diabsen sama Gusti Allah. “Lha, Azazil mana ? Kok ngga ada tuh,” tanya Gusti Allah. Setelah diberi penjelasan, akhirnya Gusti Allah mafhum.
Selang beberapa waktu kemudian, Gusti Allah mengumpulkan para malaikat. Dalam pertemuan itu Gusti Allah mensosialisasikan program terbarunya menciptakan manusia. Maka diutuslah Jibril untuk mengambil tanah dari bumi sebagai bahan dasar manusia. Tapi sayangnya, bumi dijaga ketat Azazil. Di sana-sini terdapat panser, tank-tank dan ketinggalan radar pengintai. Misi pertama pun gagal. Maka diberangkatkanlah misi kedua di bawah pimpinan Mikail. Hasilnya juga sama, gagal.
Sampailah pada misi keempat di bawah komando Jenderal Izroil. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Izroil pun menunggu lengahnya Azazil. Dan…sruuttt, berhasillah Izroil mengambil tanah dari bumi. Proyek penciptaan manusia pun akhirnya bisa dilanjutkan kembali tanpa menunggu APBN-P (Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan).
Jadilah Adam. Saking sayangnya kepada Adam, Gusti Allah membuatkan istana megah lengkap dengan seluruh perabotan kenikmatan. Istana itu dibangun di salah satu kapling di kawasan tanah surga.
Iseng-iseng Azazil mengingat-ingat firman Gusti Allah. Bahwa ‘inni jaailun fil ardli kholifah’. Bahwa sesungguhnya manusia diciptakan untuk menjadi kholifah di bumi. “Nah, kalau terus-terusan hidup di surga, kapan Adam bisa jadi kholifah di bumi ? Berarti Adam harus diseret ke bumi,” gumam Azazil dalam hati. Maka, Azazil pun memutuskan untuk menyusup ke surga.
Yang menarik, bagaimana Cak Nun menceritakan perjuangan Azazil untuk bisa masuk ke surga. Katanya, Azazil harus melewati 2 pintu utama. Pintu pertama dijaga oleh burung garuda yang tidak lain menjadi lambang negara kita tercinta. Pintu kedua dijaga oleh seekor naga besar yang ditafsirkan sebagai lambang Negara China. Dan di akhir cerita, Azazil pun berhasil menyeret Adam ke bumi hanya untuk menjalankan firman Gusti Allah secara konsisten. Bahwa Adam memang diperuntukkan untuk menjadi kholifah di bumi.
Setelah mencicipi racikannya Kiai Mbeling, apa tanggapan Anda ? Geli atau gelisah ? Geli karena ini tafsir yang sangat nyleneh dan bertentangan dengan mainstream tafsir selama ini ? Atau gelisah karena Anda mulai menyangsikan tafsir yang selama ini sudah menjadi pakem di benak mayoritas muslim ? Juga gelisah karena Anda mulai bisa merasakan lezatnya racikan masakannya Cak Nun ? Jangan-jangan Nabi Adam dulu memang benar-benar diturunkan di Jawa ?
Apalagi, Cak Nun juga menyuguhkan logika-logika yang sederhana tentang kebenaran bahwa Jawa adalah bangsa tertua di dunia. Kata Cak Nun, kosakata dalam bahasa Jawa jauh lebih kaya dibanding bahasa-bahasa lainnya. Misalnya tentang kata jatuh. Dalam Bahasa Inggris hanya dikenal falling down. Sementara Bahasa Indonesia hanya memiliki koleksi kata jatuh. Padahal dalam Bahasa Jawa ada tibo, logor, ndelosor, nyosor, nyungsep, rotoh, kejongor, nggludek, dan masih banyak lainnya.
Contoh lainnya adalah, kata kunduran truk. Coba Anda kumpulkan seluruh ahli bahasa, dan minta kepada mereka untuk mencarikan padanan kata tersebut dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Barangkali sama susahnya dengan mencari protholan idep dalam tumpukan jerami.
Sekalipun penjelasannya tidak mudah dibantah, benarkah tafsir baru ala Cak Nun itu ? Toh, Cak Nun tidak sendirian. Yah, setidaknya juga ada Pak Propesor tetangganya Subastio itu. Yang sama-sama menduga bahwa Jawa adalah peradaban tertua di bumi. Benarkah ? Benarkah ? Benarkah ? Wallahu a’lam.
Ada teka-teki lawas yang sering kita dengar. Ada 2 ekor banteng sedang terjepit di dalam sebuah lorong sempit. Saking sempitnya, lorong itu hanya bisa dilewati satu banteng saja. Padahal, sekarang ada 2 banteng yang sedang terjebak. Yang satu menghadap ke barat, satunya lagi menghadap ke timur. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya banteng itu sama-sama lewat tanpa ada pihak yang harus mengalah ?
Ada yang menjawab bahwa salah satu banteng harus mundur dulu untuk memberikan kesempatan kepada yang satunya. Berarti ada yang harus mengalah dong ? Jawaban lainnya adalah salah satu banteng naik lewat punggung banteng yang satunya lagi. Ya sama aja, artinya harus ada yang mengalah kan ? Atau jawaban lainnya adalah biarkan banteng itu beradu sampai nanti secara alamiah akan muncul satu banteng saja. Ini lebih konyol lagi.
Jawaban-jawaban ini muncul karena memang frame kita adalah seneng gontokan. Diakui atau tidak, hidup kita ini seringkali jadi lebih gayeng kalau ada musuhnya. Tidak percaya ? Lha wong kita ini senengane nggarahi wong kok. Di jalan, di kampus, di kehidupan sosial, di forum atau di mana saja. Kita sudah biasa mbenthuk-mbenthukno endhas.
Jangankan kita yang orang awam. Para intelektual saja tata logikanya juga diametral kok.
Coba tanya, botol Coca Cola itu besar apa kecil ? Stadion Tambaksari itu besar apa kecil ? Pasti tidak ada yang bisa jawab. Karena tidak ada lawannya. Mereka pasti akan balik bertanya, besar atau kecil dibandingkan apa ? Nah, kan !
Mereka akan menjawab, bahwa botol Coca Cola lebih kecil dibandingkan Stadion Tambaksari. Tapi botol Coca Cola lebih besar dibandingkan dengan upil yang nangkring di hidung. Jelas to ? Bahwa mindset kita memang cenderung membentur-benturkan sesuatu. Dalam konteks ini, botol Coca Cola yang tidak punya salah apa-apa harus dibenturkan dengan stadion Tambaksari atau upil.
Padahal, jawaban dari teka-teki 2 banteng di atas sangat sederhana. Ya, biarkan saja banteng itu sama-sama jalan. Artinya harus beradu ? Ndak juga. Lha wong banteng yang menghadap barat itu posisinya di barat dan banteng yang menghadap timur itu posisinya di timur. Alias singkur-singkuran. Apanya yang harus diadu ?
So, biarkan saja banteng Jawa lewat. Pun tidak perlu merasa terganggu jika ada banteng Arab melintas. Dengan kata lain, tafsir baru ala Cak Nun tidak perlu dibenthuk-benthukno dengan tafsir-tafsir lain. Ketimbang tambah stress. Mending kalau ujung-ujungnya cuman bunuh diri. Tapi kalau saking sumpek’e terus ngaku-ngaku nabi. Wah, blain iku !
Sebab yang terpenting dari seluruh pengajian Cak Nun malam itu adalah bahwa adanya suntikan virus-virus optimisme untuk mewujudkan Indonesia Bangkit. Jika Cak Nun ngompor-ngompori kita menggunakan pendekatan budaya dan religi, ya harus terus digelorakan. Apapun caranya, yang penting keluarannya Bung !
Apalagi, Cak Nun sangat optimis bahwa pemimpin peradaban kelak di kemudian hari adalah Indonesia dan China. Ini didasarkan pada simbol penjaga pintu surga saat akan dibobol Azazil, yakni Garuda dan Naga. Kedua simbol inilah yang seharusnya bisa menjaga peradaban dunia sebagaimana keduanya menjaga surga. Hampir sama dengan apa yang pernah digagas Gus Dur ketika menjabat presiden. Yakni membangun poros Asia yang bertumpu pada kekuatan Indonesia, China dan India.
“Sak iki koen kabeh iki sik dadi emprit. Ojo gelem rek ! Koen iku asline Garuda. Ayo sak iki dadi Garuda maneh,” begitu tegas Cak Nun disambut riuh tepuk tangan para jamaah.
Jadi jelas, bahwa KEBANGKITAN INDONESIA HARUS DITERIAKKAN MULAI HARI INI JUGA !!!
21 Juni 2008
Salah Kebijakan Atau Korupsi ?
(Tulisan ini dikirim oleh penulis atas permohonan langsung dari pemilik blog ini)
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana BI kepada anggota DPR. Gubernur BI mengatakan bahwa itu adalah kebijakan kolektif yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG). Menurutnya, kebijakan tidak dapat diadili.
Menurut media cetak, kebijakan itu telah diputuskan oleh RDG dibawah Sjahril Sabirin. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjabat mulai 20 Mei 2003. RDG itu diadakan pada awal Juni 2003 untuk membahas tindak lanjut hasil RDG sebelumnya, yang memutuskan bahwa untuk memenuhi permintaan bantuan para pejabat BI yang dalam proses peradilan dalam kasus BLBI dan diseminasi informasi tentang BI yang sedang mengalami masalah akibat BLBI, diperlukan dana. Yang sudah dicairkan Rp 25 milyar, dan masih diperlukan lagi dalam jumlah banyak. Karena tidak bisa dimasukkan kedalam anggaran pada pertengahan tahun, maka perlu meminjam dari YLPPI yang akan dikembalikan kalau anggaran sudah ada.
YLPPI tidak bisa memberi pinjaman tanpa persetujuan Dewan Pengawas yaitu dua orang anggota DG (Aulia Pohan dan Maman Somantri). Maka RDG meminta kedua orang itu untuk mengkoordinasikannya. Selanjutnya dibentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK) untuk melaksanakan diseminasi informasi dan menyelesaikan bantuan hukum itu. Koordinator PPSK ialah Aulia Pohan dan Maman Somantri.
Dari uraian amat singkat diatas, tidak keliru bila menyimpulkan bahwa kalau Burhanuddin Abdullah dinyatakan sebagai tersangka, maka seluruh peserta RDG yang hadir pada rapat-rapat berkaitan masalah itu juga harus menjadi tersangka termasuk Aulia Pohan, Anwar Nasution, Miranda Gultom. Karena sesuai UU BI, keputusan RDG bersifat kolektif. Bahkan Aulia Pohan dan Maman Somantri yang menjadi koordinator PPSK yang menjadi pelaksana hasil RDG seharusnya yang pertama menjadi tersangka.
Apakah para pejabat BI harus menjadi tersangka, kalau hanya menentukan kebijakan? Mungkin penyimpangan berupa pemberian dana kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat yudikatif, terjadi ditingkat pelaksana (PPSK). Analoginya, kalau ada kebijakan tentang Raskin lalu terdapat penyimpangan pada pelaksanaannya, apakah yang bertanggungjawab penentu kebijakan atau pelaksana? Kalau kebijakannya salah, pertanggungjawabannya bukan pidana tetapi politis. Atau apakah ada penyimpangan lain yang belum terungkap kepada masyarakat ? Kita coba membandingkan kebijakan RDG itu dengan kebijakan pada instansi lain.
Penjualan Saham BCA
Pemerintah pernah menetapkan suatu kebijakan mengeluarkan obligasi sebesar 430 trilyun untuk menyehatkan perbankan, yang dikenal sebagai obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap). Obligasi itu bersama bunganya mencapai 600 trilyun.
Menurut Kwik Kian Gie (KKG), pada mulanya obligasi itu cuma digunakan sebagai instrumen saja, bukan obligasi sebenarnya. Bila banknya sudah sehat, maka obligasi tersebut bisa ditarik kembali. Tapi ternyata setelah bank itu sudah sehat dan bebas dari kredit macet, maka atas desakan IMF bank-bank itu harus dijual bersama obligasinya. Demi menjadi anak manis dan baik dimata internasional, saran IMF itu diikuti. .
Obligasi yang ditempelkan di BCA berjumlah Rp. 58 trilyun. Menurut KKG, setiap tahun pemerintah membayar bunga sebesar Rp 7 trilyun per tahun. Setelah di nyatakan sehat, 51% saham BCA dijual kepada konsorsium Farallon dan Djarum dengan harga rendah : Rp. 5,3 Trilyun. Bayangkan berapa besar kerugian negara akibat penjualan saham BCA itu. Apakah kebijakan yang tidak bijaksana itu bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk kebijakan itu?
KKG pernah bercerita langsung kepada saya bahwa dalam sidang kabinet terjadi perdebatan seru tentang penjualan saham itu. Menko Ekonomi, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN setuju. KKG tidak menyetujui penjualan itu sebelum obligasinya dikeluarkan terlebih dulu. Sidang kabinet tidak bisa memutuskan dan ditutup, lalu dilanjutkan dengan rapat menteri-menteri bidang ekonomi. Rapat itupun tidak bisa memutuskan dan akhirnya diserahkan kepada Menko Ekonomi dan beberapa menteri lain tanpa KKG untuk melapor kepada Presiden Megawati yang akhirnya menyetujui penjualan yang meru gikan negara lebih dari lima puluh trilyun itu.
Apakah Presiden Megawati bisa disebut melakukan tindak pidana korupsi walaupun kebijakannya yang salah itu jelas-jelas merugikan negara dan menguntungkan pihak lain? Tidak. Kecuali yang memutuskan kebijakan itu menerima dana dari pembeli BCA itu. Bahkan secara politispun tidak banyak yang mempermasalahkannya, padahal kebijakan itu jelas merugikan negara dan menunjukkan betapa kita tidak punya martabat dan tidak punya keberanian menghadapi tekanan IMF.
Peremajaan Pasar di DKI
Pada 29-8-2005 Pasar Blok M terbakar. Tanggal 17-5-2006 PD Pasar Jaya membuat perjanjian kerjasama dengan PT Melawai Jaya Realty (MJR) untuk membangun kembali pasar yang terbakar itu menjadi Blok M Square. Penunjukan PT MJR itu menimbulkan banyak pertanyaan mulai dari tidak adanya proses yang transparan, modal yang cuma Rp 400 juta, sampai dengan pendirian perusahaan yang mencurigakan (Kompas, 22-1-2007). Apalagi belum lama ditunjuk sebagai pengembang, pemegang saham mayoritas PT MJR melepas seluruh sahamnya (92,5%) pada perusahaan lain (Kompas, 1-2-2007). Kesan adanya permainan dalam penunjukan pengembang itu amat kuat.
Biaya pembangunan gedung menurut pejabat PD Pasar Jaya adalah sekitar Rp 3,1 juta/m2. Kalau diperhitungkan 30% luas bangunan digunakan untuk sirkulasi dan kepentingan umum lain, maka biaya pembangunan adalah sekitar Rp. 4,5 juta/m2 Harga yang ditentukan oleh pengembang – tentu dengan persetujuan PD Pasar Jaya - amat tidak wajar dan di luar kemampuan para pedagang itu. Harga termurah adalah Rp 27,5 jt/m2 dan harga termahal Rp 60 jt/m2. Kita bisa mengambil harga rata-rata adalah Rp 45 juta/m2.
Down Payment sebanyak 30% harus dibayarkan pedagang selama 18 bulan sejak lahan masih berupa tanah kosong sisa pembongkaran bangunan lama. 2,5 lantai diperuntukkan bagi pedagang lama dan 5,5 lantai menjadi konsesi pengembang untuk dijual pada pedagang besar, termasuk yang semacam Carrefour. Dari pembayaran DP 30%, pengembang memperoleh dana sebesar Rp 13,5 juta/m2, padahal biaya pembangunan gedung itu hanya Rp. 4,5 juta/m2.
Untuk kasus Blok M Square terdapat kerugian, tidak jelas negara atau masyarakat yang dirugikan. Yang jelas, ada dana yang sesungguhnya bisa dihemat. Harga jual rata-rata untuk pedagang lama maupun baru adalah Rp. 42,5 juta per m2. Yang diperjualbelikan adalah 70% X 158.000 m2 = 110.000 m2. Maka penghematannya ialah 110.000 X Rp. 42,5 juta dikurangi biaya pembangunan (Rp. 495 milyar) = Rp. 4,18 trilyun.
Pasar lain yang lebih menghebohkan ialah Pasar Tanah Abang. Sudah selama sekian tahun, ribuan pedagang tradisional tergusur dari sana, karena tidak mampu membeli kios baru yang harganya selangit. Dalam waktu dekat Blok B,C,D,E akan dibongkar, yang akan dimulai dengan lelang pembongkaran bangunan Blok C dan E. Didalam blok-blok itu terdapat sekitar 3.500 pedagang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena tidak mampu membeli kios.
Harga yang ditawarkan jauh lebih dahsyat daripada Blok M Square. Kalau kita anggap biaya pembangunan adalah Rp 6 juta/m2, maka harga rata-rata yang ditentukan oleh pengembang adalah sekitar 60 kalinya. Saya tidak punya data tentang luas tepat dari Blok B,C,D,E itu. Kalau mengacu pada Blok M Square yang menampung sekitar 1.500 pedagang tradisional, maka luasnya saya anggap sekitar 2,3 kali Blok M Square. Kalau selisih harga rata-rata dengan biaya pembangunan per m2 sekitar 6 kali di Pasar Blok M, maka dana yang tidak jelas pos penggunaannya yang merugikan masyarakat adalah sekitar 2,5 X 6 X 4 trilyun = 60 trilyun.
Sekali lagi ini hanya taksiran kasar, pasti berbeda dengan kenyataan yang ada. Itu hanya untuk menggambarkan besaran dana masyarakat yang mencapai jumlah puluhan trilyun yang terserap akibat kebijakan yang perlu dipertanyakan. Mengapa harus sebegitu besar harga yang ditetapkan? Apakah pengambil keputusan menerima dana dari pengembang? Kalau tidak, mengapa dia mengambil kebijakan yang amat merugikan masyarakat ? Apakah kebijakan yang melanggar UUD itu dapat disebut korupsi? Apakah kebijakan itu melanggar UU atau melanggar asas-asas fairness dalam persaingan usaha yang sehat?
Pasti ada aturan atau ketentuan dan ada lembaga pemerintah yang bisa mencegah kebijakan yang merugikan pedagang dan merugikan konsumen, karena harga jual pedagang pasti menjadi mahal dan hanya menguntungkan segelintir orang. Perlu dipertimbangkan dan dikaji apakah kontrak dengan pengembang di Pasar Tanah Abang, Blok M Square dan banyak lagi lainnya, dapat dibatalkan. Kalau tidak, kebijakan yang amat merugikan masyarakat itu akan terus berlangsung.
Tebuireng, 10 Pebruari 2008
Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan dua pejabat BI lainnya ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi penyaluran dana BI kepada anggota DPR. Gubernur BI mengatakan bahwa itu adalah kebijakan kolektif yang diambil oleh Rapat Dewan Gubernur (RDG). Menurutnya, kebijakan tidak dapat diadili.
Menurut media cetak, kebijakan itu telah diputuskan oleh RDG dibawah Sjahril Sabirin. Gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjabat mulai 20 Mei 2003. RDG itu diadakan pada awal Juni 2003 untuk membahas tindak lanjut hasil RDG sebelumnya, yang memutuskan bahwa untuk memenuhi permintaan bantuan para pejabat BI yang dalam proses peradilan dalam kasus BLBI dan diseminasi informasi tentang BI yang sedang mengalami masalah akibat BLBI, diperlukan dana. Yang sudah dicairkan Rp 25 milyar, dan masih diperlukan lagi dalam jumlah banyak. Karena tidak bisa dimasukkan kedalam anggaran pada pertengahan tahun, maka perlu meminjam dari YLPPI yang akan dikembalikan kalau anggaran sudah ada.
YLPPI tidak bisa memberi pinjaman tanpa persetujuan Dewan Pengawas yaitu dua orang anggota DG (Aulia Pohan dan Maman Somantri). Maka RDG meminta kedua orang itu untuk mengkoordinasikannya. Selanjutnya dibentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan (PPSK) untuk melaksanakan diseminasi informasi dan menyelesaikan bantuan hukum itu. Koordinator PPSK ialah Aulia Pohan dan Maman Somantri.
Dari uraian amat singkat diatas, tidak keliru bila menyimpulkan bahwa kalau Burhanuddin Abdullah dinyatakan sebagai tersangka, maka seluruh peserta RDG yang hadir pada rapat-rapat berkaitan masalah itu juga harus menjadi tersangka termasuk Aulia Pohan, Anwar Nasution, Miranda Gultom. Karena sesuai UU BI, keputusan RDG bersifat kolektif. Bahkan Aulia Pohan dan Maman Somantri yang menjadi koordinator PPSK yang menjadi pelaksana hasil RDG seharusnya yang pertama menjadi tersangka.
Apakah para pejabat BI harus menjadi tersangka, kalau hanya menentukan kebijakan? Mungkin penyimpangan berupa pemberian dana kepada sejumlah anggota DPR dan pejabat yudikatif, terjadi ditingkat pelaksana (PPSK). Analoginya, kalau ada kebijakan tentang Raskin lalu terdapat penyimpangan pada pelaksanaannya, apakah yang bertanggungjawab penentu kebijakan atau pelaksana? Kalau kebijakannya salah, pertanggungjawabannya bukan pidana tetapi politis. Atau apakah ada penyimpangan lain yang belum terungkap kepada masyarakat ? Kita coba membandingkan kebijakan RDG itu dengan kebijakan pada instansi lain.
Penjualan Saham BCA
Pemerintah pernah menetapkan suatu kebijakan mengeluarkan obligasi sebesar 430 trilyun untuk menyehatkan perbankan, yang dikenal sebagai obligasi rekapitalisasi perbankan (obligasi rekap). Obligasi itu bersama bunganya mencapai 600 trilyun.
Menurut Kwik Kian Gie (KKG), pada mulanya obligasi itu cuma digunakan sebagai instrumen saja, bukan obligasi sebenarnya. Bila banknya sudah sehat, maka obligasi tersebut bisa ditarik kembali. Tapi ternyata setelah bank itu sudah sehat dan bebas dari kredit macet, maka atas desakan IMF bank-bank itu harus dijual bersama obligasinya. Demi menjadi anak manis dan baik dimata internasional, saran IMF itu diikuti. .
Obligasi yang ditempelkan di BCA berjumlah Rp. 58 trilyun. Menurut KKG, setiap tahun pemerintah membayar bunga sebesar Rp 7 trilyun per tahun. Setelah di nyatakan sehat, 51% saham BCA dijual kepada konsorsium Farallon dan Djarum dengan harga rendah : Rp. 5,3 Trilyun. Bayangkan berapa besar kerugian negara akibat penjualan saham BCA itu. Apakah kebijakan yang tidak bijaksana itu bisa disebut sebagai tindak pidana korupsi? Siapa yang harus bertanggung jawab untuk kebijakan itu?
KKG pernah bercerita langsung kepada saya bahwa dalam sidang kabinet terjadi perdebatan seru tentang penjualan saham itu. Menko Ekonomi, Menteri Keuangan dan Menteri BUMN setuju. KKG tidak menyetujui penjualan itu sebelum obligasinya dikeluarkan terlebih dulu. Sidang kabinet tidak bisa memutuskan dan ditutup, lalu dilanjutkan dengan rapat menteri-menteri bidang ekonomi. Rapat itupun tidak bisa memutuskan dan akhirnya diserahkan kepada Menko Ekonomi dan beberapa menteri lain tanpa KKG untuk melapor kepada Presiden Megawati yang akhirnya menyetujui penjualan yang meru gikan negara lebih dari lima puluh trilyun itu.
Apakah Presiden Megawati bisa disebut melakukan tindak pidana korupsi walaupun kebijakannya yang salah itu jelas-jelas merugikan negara dan menguntungkan pihak lain? Tidak. Kecuali yang memutuskan kebijakan itu menerima dana dari pembeli BCA itu. Bahkan secara politispun tidak banyak yang mempermasalahkannya, padahal kebijakan itu jelas merugikan negara dan menunjukkan betapa kita tidak punya martabat dan tidak punya keberanian menghadapi tekanan IMF.
Peremajaan Pasar di DKI
Pada 29-8-2005 Pasar Blok M terbakar. Tanggal 17-5-2006 PD Pasar Jaya membuat perjanjian kerjasama dengan PT Melawai Jaya Realty (MJR) untuk membangun kembali pasar yang terbakar itu menjadi Blok M Square. Penunjukan PT MJR itu menimbulkan banyak pertanyaan mulai dari tidak adanya proses yang transparan, modal yang cuma Rp 400 juta, sampai dengan pendirian perusahaan yang mencurigakan (Kompas, 22-1-2007). Apalagi belum lama ditunjuk sebagai pengembang, pemegang saham mayoritas PT MJR melepas seluruh sahamnya (92,5%) pada perusahaan lain (Kompas, 1-2-2007). Kesan adanya permainan dalam penunjukan pengembang itu amat kuat.
Biaya pembangunan gedung menurut pejabat PD Pasar Jaya adalah sekitar Rp 3,1 juta/m2. Kalau diperhitungkan 30% luas bangunan digunakan untuk sirkulasi dan kepentingan umum lain, maka biaya pembangunan adalah sekitar Rp. 4,5 juta/m2 Harga yang ditentukan oleh pengembang – tentu dengan persetujuan PD Pasar Jaya - amat tidak wajar dan di luar kemampuan para pedagang itu. Harga termurah adalah Rp 27,5 jt/m2 dan harga termahal Rp 60 jt/m2. Kita bisa mengambil harga rata-rata adalah Rp 45 juta/m2.
Down Payment sebanyak 30% harus dibayarkan pedagang selama 18 bulan sejak lahan masih berupa tanah kosong sisa pembongkaran bangunan lama. 2,5 lantai diperuntukkan bagi pedagang lama dan 5,5 lantai menjadi konsesi pengembang untuk dijual pada pedagang besar, termasuk yang semacam Carrefour. Dari pembayaran DP 30%, pengembang memperoleh dana sebesar Rp 13,5 juta/m2, padahal biaya pembangunan gedung itu hanya Rp. 4,5 juta/m2.
Untuk kasus Blok M Square terdapat kerugian, tidak jelas negara atau masyarakat yang dirugikan. Yang jelas, ada dana yang sesungguhnya bisa dihemat. Harga jual rata-rata untuk pedagang lama maupun baru adalah Rp. 42,5 juta per m2. Yang diperjualbelikan adalah 70% X 158.000 m2 = 110.000 m2. Maka penghematannya ialah 110.000 X Rp. 42,5 juta dikurangi biaya pembangunan (Rp. 495 milyar) = Rp. 4,18 trilyun.
Pasar lain yang lebih menghebohkan ialah Pasar Tanah Abang. Sudah selama sekian tahun, ribuan pedagang tradisional tergusur dari sana, karena tidak mampu membeli kios baru yang harganya selangit. Dalam waktu dekat Blok B,C,D,E akan dibongkar, yang akan dimulai dengan lelang pembongkaran bangunan Blok C dan E. Didalam blok-blok itu terdapat sekitar 3.500 pedagang yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena tidak mampu membeli kios.
Harga yang ditawarkan jauh lebih dahsyat daripada Blok M Square. Kalau kita anggap biaya pembangunan adalah Rp 6 juta/m2, maka harga rata-rata yang ditentukan oleh pengembang adalah sekitar 60 kalinya. Saya tidak punya data tentang luas tepat dari Blok B,C,D,E itu. Kalau mengacu pada Blok M Square yang menampung sekitar 1.500 pedagang tradisional, maka luasnya saya anggap sekitar 2,3 kali Blok M Square. Kalau selisih harga rata-rata dengan biaya pembangunan per m2 sekitar 6 kali di Pasar Blok M, maka dana yang tidak jelas pos penggunaannya yang merugikan masyarakat adalah sekitar 2,5 X 6 X 4 trilyun = 60 trilyun.
Sekali lagi ini hanya taksiran kasar, pasti berbeda dengan kenyataan yang ada. Itu hanya untuk menggambarkan besaran dana masyarakat yang mencapai jumlah puluhan trilyun yang terserap akibat kebijakan yang perlu dipertanyakan. Mengapa harus sebegitu besar harga yang ditetapkan? Apakah pengambil keputusan menerima dana dari pengembang? Kalau tidak, mengapa dia mengambil kebijakan yang amat merugikan masyarakat ? Apakah kebijakan yang melanggar UUD itu dapat disebut korupsi? Apakah kebijakan itu melanggar UU atau melanggar asas-asas fairness dalam persaingan usaha yang sehat?
Pasti ada aturan atau ketentuan dan ada lembaga pemerintah yang bisa mencegah kebijakan yang merugikan pedagang dan merugikan konsumen, karena harga jual pedagang pasti menjadi mahal dan hanya menguntungkan segelintir orang. Perlu dipertimbangkan dan dikaji apakah kontrak dengan pengembang di Pasar Tanah Abang, Blok M Square dan banyak lagi lainnya, dapat dibatalkan. Kalau tidak, kebijakan yang amat merugikan masyarakat itu akan terus berlangsung.
Tebuireng, 10 Pebruari 2008
Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng
Mencari Presiden Pro Rakyat
(Tulisan ini dikirim dari penulisnya atas permohonan langsung dari pemilik blog ini)
Kehidupan kian sulit bagi kebanyakan rakyat, terlebih bagi mereka yang pendapatannya amat kecil. Akibat harga BBM naik tentu kehidupan rakyat kecil semakin susah.
Pemerintah membela diri bahwa tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. Padahal dulu Presiden SBY menyatakan pada Nopember 2007 bahwa menaikkan harga BBM bukanlah opsi yang akan dimabil Pemerintah. Tentu dalihnya ialah bahwa harga minyak di pasar dunia naik dengan tingkat yang tidak terduga. Seorang ahli dari AS pernah menulis buku (2005) yang mengemukakan pendapat bahwa harga minyak akan mencapai US $ 200/barrel (2010) dan bisa menembus US $ 100/barrel (2008). Tampaknya perkiraan itu diabaikan oleh Pemerintah dengan akibat fatal.
Apakah betul tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah kecuali menaikkan harga BBM? Sejumlah ahli ekonomi menyatakan bahwa masih ada pilihan lain. Rizal Ramli secara terbuka menantang Presiden plus para menteri berdebat tentang masalah itu. RR mengkritik, Pemerin tah beraninya jangan hanya kepada rakyat. Tidak jelas apakah tantangan itu akan diladeni atau tidak. JK menjawab bahwa RR ketika menjadi Menko Perekonomian juga tidak mampu membuat prestasi berarti.
Saya menerima SMS tentang pendapat seorang ahli ekonomi yang isinya "...dengan menaikkan harga BBM 30%, pemerintah menghemat Rp 25-30T. Sekitar Rp 13 T dikembalikan sebagai BLT yang tidak akan efektif. Jadi penghematan netto maksimum adalah Rp 17 T. Jika targetnya Rp 17 T, dengan pajak progresif atas minyak sebenarnya bisa diperoleh maks Rp 15 T. Kalau ditambah gas, batubara, nikel, tembaga, dan perkebunan, tambahan penerimaannya bisa sampai Rp 25 T (termasuk minyak). Belum lagi kalau Pemerintah melakukan penghematan belanja negara hingga 20%, renegosiasi pembayaran bunga utang (termasuk bunga obligasi rekap yang fixed rate) dan pemangkasan calo-calo ekspor dan impor minyak. Jadi kalau hanya untuk hemat APBN, banyak cara yang bisa ditempuh. Karena itu alasan yang sebenarnya bukanlah menghemat APBN, tapi adanya tekanan dari kreditor dan investor asing, yang khawatir nilai asetnya anjlok dan yang ingin mendapat yield lebih tinggi dari bonds yang diterbitkan pemerintah…"
Tentu pendapat tadi belum tentu benar, tetapi argumentasinya masuk akal. Jadi tidak salah kalau banyak yang beranggapan bahwa Presiden SBY tidak pro rakyat. Betul keputusan itu adalah atas saran para menteri dan juga Wapres, tetapi tanggungjawabnya ada pada Presiden. Mungkin atas dasar itu juga Amien Rais mengajak rakyat tidak memilih SBY lagi. Sebaliknya, pihak Pemerintah berpendapat kalau BBM tidak dinaikkan, APBN akan jebol yang akibatnya akan lebih menyengsarakan rakyat. Sejalan dengan pendapat itu, menaikkan BBM itu adalah kebijakan pro rakyat. Betul kalau APBN jebol kita semua akan sengsara. Masalahnya untuk mencegahnya, apakah solusinya hanya kenaikan harga BBM? Rakyat akan menilai pendapat mana yang benar.
Presiden SBY mencanangkan program "revitalisasi pertanian" (2005). Kemudian ada lagi program reforma agraria yang akan membagikan lahan tidak produktif sekitar 8 juta ha kepada para petani yang tidak punya lahan. Tetapi sampai hari ini kedua program yang bagus itu masih tetap sebatas wacana, belum ada realisasi yang konkret. Tidak heran bahwa kita kelabakan menghadapi kenaikan harga pangan di pasar dunia yang amat tinggi. Kalau kita sudah mewujudkan kedua program diatas, tentu petani kita akan dapat menikmati kenaikan harga pangan dunia.
Bahkan ironisnya pada pertemuan Forum Ekonomi Islam Sedunia ke 4, Pemerintah menawarkan lahan seluas 1,7 juta ha kepada investor Timur Tengah untuk investasi pertanian. Fakta itu menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak pro petani kecil. 1,7 juta ha akan bisa memberi kesejahteraan kepada hampir 600.000 petani. Tentu Presiden punya alasan untuk membuat kebijakan itu, tetapi tetap tidak bisa menghapus kesan tidak pro rakyat.
Kalau begitu kenyataannya, maka kita harus mencari Presiden Pro Rakyat. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pemimpin pro rakyat ialah mereka yang saat menjabat dalam posisi apapun (presiden, menteri, gubernur, pengusaha), membuat kebijakan yang jelas pro rakyat. Pejabat yang menyebabkan puluhan ribu pedagang tradisional tergusur dari Pasar Tanah Abang, Blok M dan pasar lain, karena menyetujui pengembang menetapkan harga sampai beberapa puluh kali lipat biaya pembangunan, jelas tidak pro rakyat.
Petinggi negara yang menyetujui penjualan BUMN strategis kepada invsetor LN dan manut kepada IMF untuk menjual sebuah Bank yang ternyata merugikan negara sekitar Rp 50 T, sulit untuk disebut pro rakyat. Pengusaha yang mengejar rente ekonomi, menjadi amat kaya karena mendapatkan fasilitas yang sebenarnya merugikan negara, juga tidak pro rakyat. Bagaimana dengan tokoh yang tidak dapat dilacak seperti apa sesungguhnya kebijakannya, menguntungkan atau merugikan rakyat? Apakah mereka akan pro rakyat? Amat sulitmenjawabnya.
Janji akan menghapus pengangguran atau kemiskinan tetaplah sebuah janji. Baru akan dapat dibuktikan saat yang berjanji mendapat kesempatan membuktikannya. Janji kampanye SBY membuat rakyat percaya, tetapi ternyata banyak yang tidak dipenuhi. Yang mengherankan, menurut kebanyakan survey selama ini, rakyat tetap memilih SBY. Tetapi kenaikan harga BBM terakhir membuat akseptabilitas SBY menurun drastis. Berarti kebanyakan rakyat menilai kebijakan menaikkan BBM tidak pro rakyat. Belum jelas apakah janji pro rakyat dari tokoh lain akan mendapat perhatian rakyat.
Mungkin diperlukan tidak hanya slogan akan memihak rakyat, tetapi suatu gambaran yang cukup jelas bagaimana sang tokoh akan membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat, dengan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah dipahami. Masalahnya bagaimana cara untuk menyampaikan hal itu kepada rakyat? Apalagi jika sang tokoh penyusun program itu belum banyak dikenal rakyat. Iklan TV, yang ternyata efektif, jelas amat mahal (bisa mencapai ratusan milyar) dan tidak terjangkau.
Dari mana datangnya para capres/cawapres? Dalam pilpres 2004, ada dua jenderal dan tiga ketua umum partai yang menjadi capres. Ada satu jenderal, dua pengusaha dan dua tokoh masyarakat yang menjadi cawapres.Tampaknya untuk pilpres 2009 juga tidak akan jauh berbeda.
Dari sejumlah nama yang ada, kira-kira tokoh mana yang pro rakyat? Setiap orang akan memberikan jawaban berbeda untuk sejumlah calon, tetapi akan memberikan jawaban yang sama untuk calon lain, bahwa dia tidak pro rakyat. Yang jelas, hampir semua tokoh kurang memahami masalah ekonomi yang menjadi muara dari semua masalah bangsa kita. Sulit untuk membuat kebijakan pro rakyat kalau pemimpinnya tidak memahami esensi masalah yang kita hadapi.
Ada tokoh yang menguasai masalah ekonomi dan telah menyampaikan pemikiran tentang kebijakan pro rakyat, walaupun masih harus disederhanakan, tetapi nama itu tidak banyak dikenal rakyat. Kalau tidak bisa menjadi capres, perlu dipikirkan kemungkinan kalau tokoh itu terpaksa harus menjadi cawapres. Hal itu baru ada gunanya bila capres yang menjadi mitranya memberi tokoh itu kebebasan untuk menjalankan kebijakan ekonomi pro rakyat.
Tetapi apabila presiden terpilih mempunyai kepentingan lain, berupa kepentingan kelompoknya atau pihak yang mendanai kampanyenya, maka kebijakan ekonomi pro rakyat itu akan mandul. Maka tidak bisa tidak, jejak yang jelas dari capres dalam pemihakan kepada rakyat, harus menjadi syarat utama kalau kita ingin mendapatkan presiden yang betul-betul pro rakyat. Hanya dengan mempunyai presiden yang pro rakyat, kita bisa mengisi kemerdekaan dan betul-betul menghayati makna berbangsa yang sejatinya ialah menghargai dan melindungi hak-hak rakyat.
Medinah, 18 Mei 2008.
Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng
Kehidupan kian sulit bagi kebanyakan rakyat, terlebih bagi mereka yang pendapatannya amat kecil. Akibat harga BBM naik tentu kehidupan rakyat kecil semakin susah.
Pemerintah membela diri bahwa tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. Padahal dulu Presiden SBY menyatakan pada Nopember 2007 bahwa menaikkan harga BBM bukanlah opsi yang akan dimabil Pemerintah. Tentu dalihnya ialah bahwa harga minyak di pasar dunia naik dengan tingkat yang tidak terduga. Seorang ahli dari AS pernah menulis buku (2005) yang mengemukakan pendapat bahwa harga minyak akan mencapai US $ 200/barrel (2010) dan bisa menembus US $ 100/barrel (2008). Tampaknya perkiraan itu diabaikan oleh Pemerintah dengan akibat fatal.
Apakah betul tidak ada pilihan lain bagi Pemerintah kecuali menaikkan harga BBM? Sejumlah ahli ekonomi menyatakan bahwa masih ada pilihan lain. Rizal Ramli secara terbuka menantang Presiden plus para menteri berdebat tentang masalah itu. RR mengkritik, Pemerin tah beraninya jangan hanya kepada rakyat. Tidak jelas apakah tantangan itu akan diladeni atau tidak. JK menjawab bahwa RR ketika menjadi Menko Perekonomian juga tidak mampu membuat prestasi berarti.
Saya menerima SMS tentang pendapat seorang ahli ekonomi yang isinya "...dengan menaikkan harga BBM 30%, pemerintah menghemat Rp 25-30T. Sekitar Rp 13 T dikembalikan sebagai BLT yang tidak akan efektif. Jadi penghematan netto maksimum adalah Rp 17 T. Jika targetnya Rp 17 T, dengan pajak progresif atas minyak sebenarnya bisa diperoleh maks Rp 15 T. Kalau ditambah gas, batubara, nikel, tembaga, dan perkebunan, tambahan penerimaannya bisa sampai Rp 25 T (termasuk minyak). Belum lagi kalau Pemerintah melakukan penghematan belanja negara hingga 20%, renegosiasi pembayaran bunga utang (termasuk bunga obligasi rekap yang fixed rate) dan pemangkasan calo-calo ekspor dan impor minyak. Jadi kalau hanya untuk hemat APBN, banyak cara yang bisa ditempuh. Karena itu alasan yang sebenarnya bukanlah menghemat APBN, tapi adanya tekanan dari kreditor dan investor asing, yang khawatir nilai asetnya anjlok dan yang ingin mendapat yield lebih tinggi dari bonds yang diterbitkan pemerintah…"
Tentu pendapat tadi belum tentu benar, tetapi argumentasinya masuk akal. Jadi tidak salah kalau banyak yang beranggapan bahwa Presiden SBY tidak pro rakyat. Betul keputusan itu adalah atas saran para menteri dan juga Wapres, tetapi tanggungjawabnya ada pada Presiden. Mungkin atas dasar itu juga Amien Rais mengajak rakyat tidak memilih SBY lagi. Sebaliknya, pihak Pemerintah berpendapat kalau BBM tidak dinaikkan, APBN akan jebol yang akibatnya akan lebih menyengsarakan rakyat. Sejalan dengan pendapat itu, menaikkan BBM itu adalah kebijakan pro rakyat. Betul kalau APBN jebol kita semua akan sengsara. Masalahnya untuk mencegahnya, apakah solusinya hanya kenaikan harga BBM? Rakyat akan menilai pendapat mana yang benar.
Presiden SBY mencanangkan program "revitalisasi pertanian" (2005). Kemudian ada lagi program reforma agraria yang akan membagikan lahan tidak produktif sekitar 8 juta ha kepada para petani yang tidak punya lahan. Tetapi sampai hari ini kedua program yang bagus itu masih tetap sebatas wacana, belum ada realisasi yang konkret. Tidak heran bahwa kita kelabakan menghadapi kenaikan harga pangan di pasar dunia yang amat tinggi. Kalau kita sudah mewujudkan kedua program diatas, tentu petani kita akan dapat menikmati kenaikan harga pangan dunia.
Bahkan ironisnya pada pertemuan Forum Ekonomi Islam Sedunia ke 4, Pemerintah menawarkan lahan seluas 1,7 juta ha kepada investor Timur Tengah untuk investasi pertanian. Fakta itu menunjukkan bahwa Presiden SBY tidak pro petani kecil. 1,7 juta ha akan bisa memberi kesejahteraan kepada hampir 600.000 petani. Tentu Presiden punya alasan untuk membuat kebijakan itu, tetapi tetap tidak bisa menghapus kesan tidak pro rakyat.
Kalau begitu kenyataannya, maka kita harus mencari Presiden Pro Rakyat. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri pemimpin pro rakyat ialah mereka yang saat menjabat dalam posisi apapun (presiden, menteri, gubernur, pengusaha), membuat kebijakan yang jelas pro rakyat. Pejabat yang menyebabkan puluhan ribu pedagang tradisional tergusur dari Pasar Tanah Abang, Blok M dan pasar lain, karena menyetujui pengembang menetapkan harga sampai beberapa puluh kali lipat biaya pembangunan, jelas tidak pro rakyat.
Petinggi negara yang menyetujui penjualan BUMN strategis kepada invsetor LN dan manut kepada IMF untuk menjual sebuah Bank yang ternyata merugikan negara sekitar Rp 50 T, sulit untuk disebut pro rakyat. Pengusaha yang mengejar rente ekonomi, menjadi amat kaya karena mendapatkan fasilitas yang sebenarnya merugikan negara, juga tidak pro rakyat. Bagaimana dengan tokoh yang tidak dapat dilacak seperti apa sesungguhnya kebijakannya, menguntungkan atau merugikan rakyat? Apakah mereka akan pro rakyat? Amat sulitmenjawabnya.
Janji akan menghapus pengangguran atau kemiskinan tetaplah sebuah janji. Baru akan dapat dibuktikan saat yang berjanji mendapat kesempatan membuktikannya. Janji kampanye SBY membuat rakyat percaya, tetapi ternyata banyak yang tidak dipenuhi. Yang mengherankan, menurut kebanyakan survey selama ini, rakyat tetap memilih SBY. Tetapi kenaikan harga BBM terakhir membuat akseptabilitas SBY menurun drastis. Berarti kebanyakan rakyat menilai kebijakan menaikkan BBM tidak pro rakyat. Belum jelas apakah janji pro rakyat dari tokoh lain akan mendapat perhatian rakyat.
Mungkin diperlukan tidak hanya slogan akan memihak rakyat, tetapi suatu gambaran yang cukup jelas bagaimana sang tokoh akan membuat kebijakan yang betul-betul pro rakyat, dengan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah dipahami. Masalahnya bagaimana cara untuk menyampaikan hal itu kepada rakyat? Apalagi jika sang tokoh penyusun program itu belum banyak dikenal rakyat. Iklan TV, yang ternyata efektif, jelas amat mahal (bisa mencapai ratusan milyar) dan tidak terjangkau.
Dari mana datangnya para capres/cawapres? Dalam pilpres 2004, ada dua jenderal dan tiga ketua umum partai yang menjadi capres. Ada satu jenderal, dua pengusaha dan dua tokoh masyarakat yang menjadi cawapres.Tampaknya untuk pilpres 2009 juga tidak akan jauh berbeda.
Dari sejumlah nama yang ada, kira-kira tokoh mana yang pro rakyat? Setiap orang akan memberikan jawaban berbeda untuk sejumlah calon, tetapi akan memberikan jawaban yang sama untuk calon lain, bahwa dia tidak pro rakyat. Yang jelas, hampir semua tokoh kurang memahami masalah ekonomi yang menjadi muara dari semua masalah bangsa kita. Sulit untuk membuat kebijakan pro rakyat kalau pemimpinnya tidak memahami esensi masalah yang kita hadapi.
Ada tokoh yang menguasai masalah ekonomi dan telah menyampaikan pemikiran tentang kebijakan pro rakyat, walaupun masih harus disederhanakan, tetapi nama itu tidak banyak dikenal rakyat. Kalau tidak bisa menjadi capres, perlu dipikirkan kemungkinan kalau tokoh itu terpaksa harus menjadi cawapres. Hal itu baru ada gunanya bila capres yang menjadi mitranya memberi tokoh itu kebebasan untuk menjalankan kebijakan ekonomi pro rakyat.
Tetapi apabila presiden terpilih mempunyai kepentingan lain, berupa kepentingan kelompoknya atau pihak yang mendanai kampanyenya, maka kebijakan ekonomi pro rakyat itu akan mandul. Maka tidak bisa tidak, jejak yang jelas dari capres dalam pemihakan kepada rakyat, harus menjadi syarat utama kalau kita ingin mendapatkan presiden yang betul-betul pro rakyat. Hanya dengan mempunyai presiden yang pro rakyat, kita bisa mengisi kemerdekaan dan betul-betul menghayati makna berbangsa yang sejatinya ialah menghargai dan melindungi hak-hak rakyat.
Medinah, 18 Mei 2008.
Salahuddin Wahid
Pengasuh Pesantren Tebuireng
02 Juni 2008
Reformasi Sambil Onani
Hari ini sepuluh tahun lalu. Para aktivis menyambut jatuhnya Rezim Orde Baru dengan gegap gempita. Sorak sorai bergemuruh di mana-mana. Di ibu kota dan di kota-kota kecil, di sekitar istana dan di kampus-kampus, di ruang lobi hotel dan di warung-warung kopi, di ruang paviliun dan di sekitar ponten terminal, di sela jlepitan koper dan di balik jahitan kutang. Pokoknya di seluruh jagad angkasa nusantara hingga ke liang lahat.
Sebuah tonggak sejarah baru bagi kehidupan bangsa. Sebuah sirine yang menandai makin dekatnya tatanan demokratis yang telah diimpi-impikan selama bertahun-tahun. Dan sebuah harapan baru yang dipercaya dapat mengobati luka lama akibat ketidakadilan dan penindasan yang menjadi nafas kehidupan. Seolah-olah bangsa ini baru saja menemukan “tuhan” baru yang hanya dengan kata sim salabim dapat merubah segalanya menjadi lebih baik.
Inikah awal kehidupan baru ? Ataukah ini justru menjadi anti klimaks dari serpihan idealisme yang disulam selama bertahun-tahun ? Atau sebuah orgasme akibat persetubuhan nafsu demokrasi dan anti demokrasi yang bergelora dan berguling-guling di atas kasur kediktatoran berdinding intimidasi dan senjata ?
Bertahun-tahun, para aktivis mahasiswa melakukan pembusukan terhadap kekuasaan yang anti demokrasi. Pada saat yang bersamaan, para aktivis menyuntikkan virus-virus idealisme ke pantat rekan-rekannya yang sudah mulai keropos dan nyaris dirubung semut. Perlahan virus-virus idealisme itu mulai menggelitik dan mengacak-ngacak tatanan pikir yang sebenarnya sudah mulai mapan.
Beragam argumentasi terus diselipkan. Mulai dari bagaimana membaca situasi yang sedang berkuasa pada saat itu. Hingga upaya hipnotis untuk menggerakkan pilihan politik pada satu titik yang dinamakan demokrasi. Setumpuk dogma dijejalkan ke mulut setiap mahasiswa dan baru akan berhenti jika dia dengan penuh kesadaran bersedia meneriakkan “Turunkan Soeharto (alm) “.
Dan, para aktivis yang mengaku sudah memperoleh “wahyu” pencerahan dengan sigap segera mengambil posisi. Yakni sebagai agent of change. Sebuah posisi yang tidak pernah memberikan tempat sejengkal pun atas tindakan yang anti demokrasi serta orang-orang yang tidak pro rakyat. Tak heran jika pada saat itu mulai bermunculan “nabi-nabi” sosial yang berdakwah di kampus-kampus. Para aktivis yang menjadi “nabi-nabi” sosial ini merasa telah ditunjuk oleh Tuhan untuk membisikkan kesadaran ke telinga-telinga yang selama bertahun-tahun tersumpal debu.
Sepuluh tahun sudah berlalu. Tapi hari ini, kain bendera di halaman rumah kita masih tetap lusuh. Garuda yang bertengger di atas jutaan kepala bangsa ini pun tidak bisa terbang karena belum punya sayap yang kuat. Dan kabar dari Pak Lurah mengatakan bahwa belasan warganya hanya bisa mengisi perutnya dengan gumpalan asap kendaraan bermotor yang hitam pekat.
Putaran tasbih seorang pertapa di puncak gunung pun terhenti. Buru-buru dia mengambil handphone dari mobil Mercedez-nya yang diparkir tak jauh dari padepokannya. Dia pun mengirim sms kepada Tuhan. Isinya : “Tuhan…kenapa kondisinya masih sama seperti dulu ? Apakah karena mantera-Mu sudah tidak ampuh lagi ? Bukankah sepuluh tahun lalu jutaan orang meneriakkan perubahan ? Dan bukankah dulu Engkau menunjuk ratusan aktivis sebagai nabi-nabi sosial ? Lalu kemana mereka ?.
Mungkin karena sedang mengalami gangguan jaringan, setengah jam kemudian Tuhan baru membalas sms dari sang pertapa tersebut. “Ketahuilah, bahwa nabi-nabi sosial yang telah Ku tunjuk itu sekarang sudah terbagi dalam dua rombongan. Yang satu menuju selatan dan yang satu lagi menuju utara," tulis-Nya.
Sang pertapa pun penasaran. Dengan bantuan fitur GPS yang ada di handphone Nokia 6110 Navigator miliknya, sang pertapa berusaha mencari arah yang disebutkan tadi. Ternyata, satu rombongan yang bergerak ke selatan itu sedang mengarah ke Kota Tempo Doeloe. Yakni sebuah kota yang dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, intimidasi dan teror. Warganya tergolong taat dan patuh pada azas yang menjunjung tinggi nilai-nilai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Di sepanjang jalan, rombongan ini mencopet, mencuri, menggarong, menjarah, dan merampok setiap orang yang ditemuinya. Mereka bahkan juga meniduri dan memperkosa setiap simbol-simbol demokrasi yang tertancap di pinggir jalan. “Ini demi kepentingan rakyat. Hidup rakyat," teriak mereka sambil terus membangun komunikasi dengan warga di Kota Tempo Doeloe yang pernah dicaci habis-habisan sepuluh tahun lalu. Di sela-sela perjalanan, para pemimpin rombongan ini sibuk menyiapkan rasionalisasi atas rute perjalanan yang dipilihnya.
Rombongan satunya lagi, sedang bergerak menuju menuju Kota Romantisme. Di kota ini, katanya, banyak menyajikan hal-hal yang berbau kejayaan masa lampau. Medianya cukup beragam. Ada film, foto, gambar, artifak serta lain-lainnya. Berbeda dengan rombongan tadi, peserta konvoi dari rombongan ini terlihat lebih santun.
Saking santunnya, mereka tidak mau intervensi terhadap seorang gadis yang sedang diperkosa orang sekampung secara ramai-ramai. Rombongan ini hanya menyapa dengan senyum sambil berlalu kepada setiap anak-anak miskin yang meminta sebagian rupiah yang dibundeli di dalam tumpukan koper berisi segepok duit milik peserta konvoi. Dan, rombongan ini juga penuh tepo seliro ketika melihat seorang pencuri yang sedang beraksi.
Sesekali rombongan ini berhenti di beberapa kota yang dilaluinya. Di tempat peristirahatan sementara itu, mereka membuka jasa konsultasi gratis. Khususnya menyangkut masalah bagaimana kiat-kiat menjadi “nabi” sosial. Di akhir konsultasi, tak lupa diselipkan sebuah penegasan bahwa semua peserta konvoi tersebut adalah para “nabi” sosial yang dulu sudah berhasil menancapkan tonggak sejarah Era Reformasi. Meski mukjizat mereka sebenarnya sudah hilang karena dirampas oleh petugas Brimob saat mengikuti demo di tahun 1998.
Tiba-tiba seorang kawan menyeletuk, “Anda ikut rombongan yang mana ?” Saya pun sempat kaget. “Lha saya kan sedang buat tulisan ini,” jawab saya singkat. Tak mau menyerah, kawan tadi melanjutkan pertanyaannya. “Ya, tapi nanti kalau sudah selesai mau ikut rombongan yang mana,” tanyanya lagi. Saya jawab, “Lha wong pendaftarannya sudah ditutup”.
Sebuah tonggak sejarah baru bagi kehidupan bangsa. Sebuah sirine yang menandai makin dekatnya tatanan demokratis yang telah diimpi-impikan selama bertahun-tahun. Dan sebuah harapan baru yang dipercaya dapat mengobati luka lama akibat ketidakadilan dan penindasan yang menjadi nafas kehidupan. Seolah-olah bangsa ini baru saja menemukan “tuhan” baru yang hanya dengan kata sim salabim dapat merubah segalanya menjadi lebih baik.
Inikah awal kehidupan baru ? Ataukah ini justru menjadi anti klimaks dari serpihan idealisme yang disulam selama bertahun-tahun ? Atau sebuah orgasme akibat persetubuhan nafsu demokrasi dan anti demokrasi yang bergelora dan berguling-guling di atas kasur kediktatoran berdinding intimidasi dan senjata ?
Bertahun-tahun, para aktivis mahasiswa melakukan pembusukan terhadap kekuasaan yang anti demokrasi. Pada saat yang bersamaan, para aktivis menyuntikkan virus-virus idealisme ke pantat rekan-rekannya yang sudah mulai keropos dan nyaris dirubung semut. Perlahan virus-virus idealisme itu mulai menggelitik dan mengacak-ngacak tatanan pikir yang sebenarnya sudah mulai mapan.
Beragam argumentasi terus diselipkan. Mulai dari bagaimana membaca situasi yang sedang berkuasa pada saat itu. Hingga upaya hipnotis untuk menggerakkan pilihan politik pada satu titik yang dinamakan demokrasi. Setumpuk dogma dijejalkan ke mulut setiap mahasiswa dan baru akan berhenti jika dia dengan penuh kesadaran bersedia meneriakkan “Turunkan Soeharto (alm) “.
Dan, para aktivis yang mengaku sudah memperoleh “wahyu” pencerahan dengan sigap segera mengambil posisi. Yakni sebagai agent of change. Sebuah posisi yang tidak pernah memberikan tempat sejengkal pun atas tindakan yang anti demokrasi serta orang-orang yang tidak pro rakyat. Tak heran jika pada saat itu mulai bermunculan “nabi-nabi” sosial yang berdakwah di kampus-kampus. Para aktivis yang menjadi “nabi-nabi” sosial ini merasa telah ditunjuk oleh Tuhan untuk membisikkan kesadaran ke telinga-telinga yang selama bertahun-tahun tersumpal debu.
Sepuluh tahun sudah berlalu. Tapi hari ini, kain bendera di halaman rumah kita masih tetap lusuh. Garuda yang bertengger di atas jutaan kepala bangsa ini pun tidak bisa terbang karena belum punya sayap yang kuat. Dan kabar dari Pak Lurah mengatakan bahwa belasan warganya hanya bisa mengisi perutnya dengan gumpalan asap kendaraan bermotor yang hitam pekat.
Putaran tasbih seorang pertapa di puncak gunung pun terhenti. Buru-buru dia mengambil handphone dari mobil Mercedez-nya yang diparkir tak jauh dari padepokannya. Dia pun mengirim sms kepada Tuhan. Isinya : “Tuhan…kenapa kondisinya masih sama seperti dulu ? Apakah karena mantera-Mu sudah tidak ampuh lagi ? Bukankah sepuluh tahun lalu jutaan orang meneriakkan perubahan ? Dan bukankah dulu Engkau menunjuk ratusan aktivis sebagai nabi-nabi sosial ? Lalu kemana mereka ?.
Mungkin karena sedang mengalami gangguan jaringan, setengah jam kemudian Tuhan baru membalas sms dari sang pertapa tersebut. “Ketahuilah, bahwa nabi-nabi sosial yang telah Ku tunjuk itu sekarang sudah terbagi dalam dua rombongan. Yang satu menuju selatan dan yang satu lagi menuju utara," tulis-Nya.
Sang pertapa pun penasaran. Dengan bantuan fitur GPS yang ada di handphone Nokia 6110 Navigator miliknya, sang pertapa berusaha mencari arah yang disebutkan tadi. Ternyata, satu rombongan yang bergerak ke selatan itu sedang mengarah ke Kota Tempo Doeloe. Yakni sebuah kota yang dipenuhi dengan ketidakadilan, penindasan, intimidasi dan teror. Warganya tergolong taat dan patuh pada azas yang menjunjung tinggi nilai-nilai KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Di sepanjang jalan, rombongan ini mencopet, mencuri, menggarong, menjarah, dan merampok setiap orang yang ditemuinya. Mereka bahkan juga meniduri dan memperkosa setiap simbol-simbol demokrasi yang tertancap di pinggir jalan. “Ini demi kepentingan rakyat. Hidup rakyat," teriak mereka sambil terus membangun komunikasi dengan warga di Kota Tempo Doeloe yang pernah dicaci habis-habisan sepuluh tahun lalu. Di sela-sela perjalanan, para pemimpin rombongan ini sibuk menyiapkan rasionalisasi atas rute perjalanan yang dipilihnya.
Rombongan satunya lagi, sedang bergerak menuju menuju Kota Romantisme. Di kota ini, katanya, banyak menyajikan hal-hal yang berbau kejayaan masa lampau. Medianya cukup beragam. Ada film, foto, gambar, artifak serta lain-lainnya. Berbeda dengan rombongan tadi, peserta konvoi dari rombongan ini terlihat lebih santun.
Saking santunnya, mereka tidak mau intervensi terhadap seorang gadis yang sedang diperkosa orang sekampung secara ramai-ramai. Rombongan ini hanya menyapa dengan senyum sambil berlalu kepada setiap anak-anak miskin yang meminta sebagian rupiah yang dibundeli di dalam tumpukan koper berisi segepok duit milik peserta konvoi. Dan, rombongan ini juga penuh tepo seliro ketika melihat seorang pencuri yang sedang beraksi.
Sesekali rombongan ini berhenti di beberapa kota yang dilaluinya. Di tempat peristirahatan sementara itu, mereka membuka jasa konsultasi gratis. Khususnya menyangkut masalah bagaimana kiat-kiat menjadi “nabi” sosial. Di akhir konsultasi, tak lupa diselipkan sebuah penegasan bahwa semua peserta konvoi tersebut adalah para “nabi” sosial yang dulu sudah berhasil menancapkan tonggak sejarah Era Reformasi. Meski mukjizat mereka sebenarnya sudah hilang karena dirampas oleh petugas Brimob saat mengikuti demo di tahun 1998.
Tiba-tiba seorang kawan menyeletuk, “Anda ikut rombongan yang mana ?” Saya pun sempat kaget. “Lha saya kan sedang buat tulisan ini,” jawab saya singkat. Tak mau menyerah, kawan tadi melanjutkan pertanyaannya. “Ya, tapi nanti kalau sudah selesai mau ikut rombongan yang mana,” tanyanya lagi. Saya jawab, “Lha wong pendaftarannya sudah ditutup”.
Lha lak thekor aku !!!
Pagi itu Totok duduk selonjor di emperan halaman rumah saya. Ia duduk tepat di samping sepeda motornya yang sedang membonceng dua keranjang penuh sayuran. “Sayur…sayur,” teriaknya sembari mengelap tetesan keringat yang meluncur menelusuri ruas wajahnya.
Ya, Totok adalah tukang sayur yang setiap pagi melintas di gang rumah. Usianya sekitar 30 tahunan. Karena sudah langganan, saya pun tahu dari istri bahwa dia sudah beranak dua. Yang pertama SMP, dan yang kedua masih duduk di bangku SD.
Entah kenapa, pagi itu tiba-tiba nalar saya menggelitik untuk mencari korelasi antara Totok dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sudah bisa ditebak, yang terlintas di pikiran saya hanya ada satu. Yakni sebuah justifikasi yang dilandasi sikap pesimis sehingga menempatkan Totok sebagai korban yang terabaikan.
Totok, barangkali, adalah sebuah deskripsi dari kesengsaraan wong cilik. Bagaimana tidak ? Yuk, kita hitung bareng-bareng. Tapi jangan dibayangkan ilmu yang akan kita pakai untuk menghitung adalah ilmu beneran seperti layaknya seorang pakar ekonomi atau jago hitung dari perguruan menara gading. Tidak. Ini hanyalah ilmu goblok-goblokan ala warung kopi.
Untuk menghidupi keluarganya, Totok hanya mengandalkan hasil dari berjualan sayur. Dengan kata lain, keuntungan dari berjualan sayur adalah satu-satunya sumber penghasilan baginya. Taruhlah Totok adalah satu-satunya pedagang sayur yang paling mujur sedunia karena bisa meraup laba Rp 1 juta perhari (wuik…ngalah-ngalahne dodolan hp). Berarti sebulan Totok bisa mengantongi Rp 30 juta.
Sekali lagi, berjualan sayur adalah satu-satunya penghasilan bagi Totok. Padahal, lubang pengeluaran sangat banyak. Dari uang Rp 30 juta itu, Rp 20 juta diberikan kepada istrinya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Seperti beli beras, minyak goreng, gas elpigi, sabun mandi, sikat, odol, sabun cuci, sampai beli pembalut untuk istrinya ketika sedang kedatangan tamu.
Sisa Rp 10 juta. Yang Rp 5 juta dialokasikan untuk kedua anaknya. Digunakan untuk membayar uang SPP sekolah, buku tulis, buku pelajaran, pensil, penghapus, dan lain-lain. Juga termasuk uang jajan untuk beli pentol cilot, tempura, arbanat, jireng, pop ice, ice cream, es lilin sampai mainan anak-anak. Sebagian lagi untuk biaya langganan antar jemput sekolah bagi kedua anaknya.
Masih sisa Rp 5 juta. Totok memanfaatkan sisa uangnya untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, PDAM, bayar asuransi, biaya langganan TV Kabel, tagihan Telkom Speedy sampai tagihan kartu kredit. Ludes sudah uang hasil jualan sayur sebanyak Rp 30 juta.
Tiba-tiba, pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagaimana tradisi sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga-harga lainnya. Hanya satu yang tidak terpengaruh kenaikan harga BBM, yakni harga diri. Dari jaman nenek moyang sampai era globalisasi ini, harga diri bangsa ini ya segitu-segitu aja.
Suatu hari, kedua anaknya menghadap ke Totok. “Pa, mulai besok jatah uang kami berdua harus dinaikkan. Minimal Rp 10 juta. Pokoknya harus,” kata anaknya yang sulung.
Totok segera meminta klarifikasi kepada kedua anaknya. Kedua anaknya pun menyerahkan satu bendel proposal kepada Totok. Buru-buru Totok menyambar bendelan proposal itu dan langsung mempelajarinya. Ternyata, sejak pemerintah menaikkan harga BBM, uang SPP otomatis ikut naik. Harga buku tulis naik, buku pelajaran naik, pensil naik, penghapus naik. Begitu juga di pos belanja makanan dan minumunan. Harga pop ice naik, ice cream naik, pentol cilot naik, tempura naik, arbanat naik, jireng apalagi. Tak mau ketinggalan biaya langganan antar jemput sekolah juga ikut naik.
Belum selesai Totok lenger-lenger, istrinya datang dan langsung melemparkan proposal yang tebalnya dua kali lipat. “Mulai bulan depan, jatah bulanan harus di atas Rp 35 juta,” tukas istrinya.
Apa-apaan ini ? Begitu pikir Totok. Dia pun buru-buru membaca lembar demi lembar proposal yang disusun istrinya. Harga beras naik, kecap naik, minyak goreng naik, gas elpiji naik, sabun mandi naik, sabun cuci naik, sikat naik, odol naik. Termasuk roti tawar kesukaan istrinya alias pembalut juga naik.
Totok hanya terdiam. Sesaat kemudian dia mengambil laptop dan menyalakannya. Ia berusaha mempelajari pembukuan hasil jualan sayurnya. Dulu, harga kulakan iwak tongkol cuman Rp 2.000. Dijual Rp 3.000. Berarti untung Rp 1.000. Tapi sekarang, kulakannya jadi Rp 3.000. “Saya jual Rp 4.000. Berarti untung saya tetap Rp 1.000 dong,” pikirnya.
Lalu Totok mengintip pergerakan harga lombok. Dulu, kulakannya Rp 6.000 dijual Rp 8.000. Berarti untungnya Rp 2.000. Tapi sejak BBM naik, kulakannya saja jadi Rp 9.500. “Tapi tadi tak kasih ke Bu Pardi Rp 11.500. Nah, untung saya tetap Rp 2.000. Lha wong coba saya tawarkan Rp 12.000 banyak yang mencak-mencak,” Totok mengernyitkan dahi.
Totok semakin berpikir keras. Ia jadi teringat pelajaran sewaktu ambil program S3 di Havard Univercity. Ia berusaha membuat sebuah kesimpulan. Kalau dulu sebelum BBM naik, omzet penjualannnya Rp 100 juta perbulan. Dari angka itu dapat untung Rp 30 juta perbulan. Nah sekarang, omzetnya naik tajam hingga menembus Rp 175 juta perbulan.
“Tapi, untung saya tetap Rp 30 juta perbulan. Berarti kenaikan BBM hanya akan menaikkan omzet. Tapi tidak menaikkan laba. Padahal, kebutuhan naik ga karuan. Istri yang dulu hanya diberi Rp 20 juta perbulan sekarang minta Rp 35 juta perbulan. Anak yang dulu saya beri Rp 5 juta sekarang minta Rp 10 juta perbulan. Lha…lak thekor aku,” teriak Totok.
Ya, sekali lagi Totok hanyalah deskripsi khayalan saya tentang sosok wong cilik yang memilih jalan berdagang. Bahwa ternyata, kenaikan harga BBM hanya akan menaikkan omzet penjualan saja. Tapi tidak menaikkan profit. Kalaupun ada kenaikan profit, jelas prosentasenya relatif lebih kecil dibandingkan pergerakan harga kebutuhan yang harus dikeluarkan.
Asumsi ini bisa dibenarkan. Mengapa ? Sebab sekalipun harga kulakan mengalami lonjakan, tapi untuk mendapatkan profit margin yang lebih besar, pedagang akan berpikir seribu kali. Sebab, dia harus berhadapan dengan para pembeli yang sudah dipusingkan oleh kenaikan harga. Apalagi di tengah sengitnya persaingan bisnis, menaikkan harga yang dilatarbelakangi motivasi untuk menaikkan profit margin, jelas bukan pilihan yang tepat untuk bisa survive. Akan sangat berbeda jika kenaikan harga disebabkan naiknya harga kulakan dengan asumsi profit margin yang tetap. Pilihan ini akan lebih bisa diterima konsumen.
Jika ilmu goblok-goblokan ini bisa diuji kebenarannya secara ilmiah, berarti hakekatnya Totok sedang bergerak menuju garis kemiskinan. Apalagi jika Totok hanya berpangku tangan dengan bersandar pada rutinitas yang selama ini dilakukan, asumsi ini tentu saja semakin mendekati kebenaran. Artinya lagi, jumlah warga miskin akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Saya teringat lagunya Rhoma Irama. “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Pada saat bersamaan, lamunan saya tentang kemiskinan pun menghilang. Ketika itu saya sadari bahwa Totok yang tadinya beristirahat di emperan halaman rumah sudah pergi menjajakan dagangannya. Yang tersisa di emperan halaman rumah saya hanyalah semangat Totok yang sedang bercengkerama dengan ancaman kemiskinan yang semakin dekat.
Ya, Totok adalah tukang sayur yang setiap pagi melintas di gang rumah. Usianya sekitar 30 tahunan. Karena sudah langganan, saya pun tahu dari istri bahwa dia sudah beranak dua. Yang pertama SMP, dan yang kedua masih duduk di bangku SD.
Entah kenapa, pagi itu tiba-tiba nalar saya menggelitik untuk mencari korelasi antara Totok dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Sudah bisa ditebak, yang terlintas di pikiran saya hanya ada satu. Yakni sebuah justifikasi yang dilandasi sikap pesimis sehingga menempatkan Totok sebagai korban yang terabaikan.
Totok, barangkali, adalah sebuah deskripsi dari kesengsaraan wong cilik. Bagaimana tidak ? Yuk, kita hitung bareng-bareng. Tapi jangan dibayangkan ilmu yang akan kita pakai untuk menghitung adalah ilmu beneran seperti layaknya seorang pakar ekonomi atau jago hitung dari perguruan menara gading. Tidak. Ini hanyalah ilmu goblok-goblokan ala warung kopi.
Untuk menghidupi keluarganya, Totok hanya mengandalkan hasil dari berjualan sayur. Dengan kata lain, keuntungan dari berjualan sayur adalah satu-satunya sumber penghasilan baginya. Taruhlah Totok adalah satu-satunya pedagang sayur yang paling mujur sedunia karena bisa meraup laba Rp 1 juta perhari (wuik…ngalah-ngalahne dodolan hp). Berarti sebulan Totok bisa mengantongi Rp 30 juta.
Sekali lagi, berjualan sayur adalah satu-satunya penghasilan bagi Totok. Padahal, lubang pengeluaran sangat banyak. Dari uang Rp 30 juta itu, Rp 20 juta diberikan kepada istrinya untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Seperti beli beras, minyak goreng, gas elpigi, sabun mandi, sikat, odol, sabun cuci, sampai beli pembalut untuk istrinya ketika sedang kedatangan tamu.
Sisa Rp 10 juta. Yang Rp 5 juta dialokasikan untuk kedua anaknya. Digunakan untuk membayar uang SPP sekolah, buku tulis, buku pelajaran, pensil, penghapus, dan lain-lain. Juga termasuk uang jajan untuk beli pentol cilot, tempura, arbanat, jireng, pop ice, ice cream, es lilin sampai mainan anak-anak. Sebagian lagi untuk biaya langganan antar jemput sekolah bagi kedua anaknya.
Masih sisa Rp 5 juta. Totok memanfaatkan sisa uangnya untuk membayar tagihan listrik, air, telepon, PDAM, bayar asuransi, biaya langganan TV Kabel, tagihan Telkom Speedy sampai tagihan kartu kredit. Ludes sudah uang hasil jualan sayur sebanyak Rp 30 juta.
Tiba-tiba, pemerintah menaikkan harga BBM. Sebagaimana tradisi sebelumnya, kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga-harga lainnya. Hanya satu yang tidak terpengaruh kenaikan harga BBM, yakni harga diri. Dari jaman nenek moyang sampai era globalisasi ini, harga diri bangsa ini ya segitu-segitu aja.
Suatu hari, kedua anaknya menghadap ke Totok. “Pa, mulai besok jatah uang kami berdua harus dinaikkan. Minimal Rp 10 juta. Pokoknya harus,” kata anaknya yang sulung.
Totok segera meminta klarifikasi kepada kedua anaknya. Kedua anaknya pun menyerahkan satu bendel proposal kepada Totok. Buru-buru Totok menyambar bendelan proposal itu dan langsung mempelajarinya. Ternyata, sejak pemerintah menaikkan harga BBM, uang SPP otomatis ikut naik. Harga buku tulis naik, buku pelajaran naik, pensil naik, penghapus naik. Begitu juga di pos belanja makanan dan minumunan. Harga pop ice naik, ice cream naik, pentol cilot naik, tempura naik, arbanat naik, jireng apalagi. Tak mau ketinggalan biaya langganan antar jemput sekolah juga ikut naik.
Belum selesai Totok lenger-lenger, istrinya datang dan langsung melemparkan proposal yang tebalnya dua kali lipat. “Mulai bulan depan, jatah bulanan harus di atas Rp 35 juta,” tukas istrinya.
Apa-apaan ini ? Begitu pikir Totok. Dia pun buru-buru membaca lembar demi lembar proposal yang disusun istrinya. Harga beras naik, kecap naik, minyak goreng naik, gas elpiji naik, sabun mandi naik, sabun cuci naik, sikat naik, odol naik. Termasuk roti tawar kesukaan istrinya alias pembalut juga naik.
Totok hanya terdiam. Sesaat kemudian dia mengambil laptop dan menyalakannya. Ia berusaha mempelajari pembukuan hasil jualan sayurnya. Dulu, harga kulakan iwak tongkol cuman Rp 2.000. Dijual Rp 3.000. Berarti untung Rp 1.000. Tapi sekarang, kulakannya jadi Rp 3.000. “Saya jual Rp 4.000. Berarti untung saya tetap Rp 1.000 dong,” pikirnya.
Lalu Totok mengintip pergerakan harga lombok. Dulu, kulakannya Rp 6.000 dijual Rp 8.000. Berarti untungnya Rp 2.000. Tapi sejak BBM naik, kulakannya saja jadi Rp 9.500. “Tapi tadi tak kasih ke Bu Pardi Rp 11.500. Nah, untung saya tetap Rp 2.000. Lha wong coba saya tawarkan Rp 12.000 banyak yang mencak-mencak,” Totok mengernyitkan dahi.
Totok semakin berpikir keras. Ia jadi teringat pelajaran sewaktu ambil program S3 di Havard Univercity. Ia berusaha membuat sebuah kesimpulan. Kalau dulu sebelum BBM naik, omzet penjualannnya Rp 100 juta perbulan. Dari angka itu dapat untung Rp 30 juta perbulan. Nah sekarang, omzetnya naik tajam hingga menembus Rp 175 juta perbulan.
“Tapi, untung saya tetap Rp 30 juta perbulan. Berarti kenaikan BBM hanya akan menaikkan omzet. Tapi tidak menaikkan laba. Padahal, kebutuhan naik ga karuan. Istri yang dulu hanya diberi Rp 20 juta perbulan sekarang minta Rp 35 juta perbulan. Anak yang dulu saya beri Rp 5 juta sekarang minta Rp 10 juta perbulan. Lha…lak thekor aku,” teriak Totok.
Ya, sekali lagi Totok hanyalah deskripsi khayalan saya tentang sosok wong cilik yang memilih jalan berdagang. Bahwa ternyata, kenaikan harga BBM hanya akan menaikkan omzet penjualan saja. Tapi tidak menaikkan profit. Kalaupun ada kenaikan profit, jelas prosentasenya relatif lebih kecil dibandingkan pergerakan harga kebutuhan yang harus dikeluarkan.
Asumsi ini bisa dibenarkan. Mengapa ? Sebab sekalipun harga kulakan mengalami lonjakan, tapi untuk mendapatkan profit margin yang lebih besar, pedagang akan berpikir seribu kali. Sebab, dia harus berhadapan dengan para pembeli yang sudah dipusingkan oleh kenaikan harga. Apalagi di tengah sengitnya persaingan bisnis, menaikkan harga yang dilatarbelakangi motivasi untuk menaikkan profit margin, jelas bukan pilihan yang tepat untuk bisa survive. Akan sangat berbeda jika kenaikan harga disebabkan naiknya harga kulakan dengan asumsi profit margin yang tetap. Pilihan ini akan lebih bisa diterima konsumen.
Jika ilmu goblok-goblokan ini bisa diuji kebenarannya secara ilmiah, berarti hakekatnya Totok sedang bergerak menuju garis kemiskinan. Apalagi jika Totok hanya berpangku tangan dengan bersandar pada rutinitas yang selama ini dilakukan, asumsi ini tentu saja semakin mendekati kebenaran. Artinya lagi, jumlah warga miskin akan semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Saya teringat lagunya Rhoma Irama. “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin”. Pada saat bersamaan, lamunan saya tentang kemiskinan pun menghilang. Ketika itu saya sadari bahwa Totok yang tadinya beristirahat di emperan halaman rumah sudah pergi menjajakan dagangannya. Yang tersisa di emperan halaman rumah saya hanyalah semangat Totok yang sedang bercengkerama dengan ancaman kemiskinan yang semakin dekat.
Penunggang Demo Adalah Kolor Ijo
Belakangan ini demo menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM makin digandrungi. Sebagaimana tradisi sebelumnya, demo kali ini juga dipelopori mahasiswa. Baik yang masih aktif kuliah, sedang skripsi maupun yang sedang terancam DO (Drop Out). Situasinya hampir sama dengan pada saat Reformasi ‘98. Hanya bedanya, pada tahun 98 hukum mahasiswa yang tidak ikut demo adalah haram. Saking haramnya, sampai-sampai malaikat seolah-olah tutup mata dengan kabar adanya temuan kondom yang berserakan di sekitar Gedung MPR/DPR pada hari puncak reformasi.
Sedangkan sekarang tidak demikian. Mahasiswa yang tidak ikut demo hanya dihukumi sebatas makruh saja. Paling-paling mentok hukumnya hanya berubah menjadi fardlu kifayah (kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban, red). Jadi jangan heran jika jumlah demonstran kali ini masih sepersekian dari jumlah peluru aparat. Jumlah yang masih sangat lemah untuk bisa menjebol pagar halaman Gedung Grahadi. Apalagi menembus barikade polisi yang membentuk formasi pagar betis.
Meski penggemar demo sekarang masih sebatas jumlah kecik dalam permainan dakon, namun cukup menarik untuk diperhatikan. Sebab, isu yang diangkat adalah penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Secara politik, pemilihan isu tersebut otomatis menempatkan mahasiswa pada posisi vis a vis dengan negara (baca : pemerintah, red).
Konon, siapapun yang mengkritisi negara pasti akan berhadapan dengan penguasa. Dan, penguasa akan memanfaatkan semua instrumen negara untuk melakukan serangan balik atau setidaknya membuat benteng pertahanan diri. Minimal menyiapkan rasionalisasi untuk berkelit. Sebab dalam konteks seperti ini, rasanya tidak mungkin jika kemudian penguasa memilih lari sambil tutup mata dan tutup telinga lalu bersembunyi di bawah Jembatan Jagir atau di dekat Pintu Air Manggarai.
Dalam episode sejarah kali ini juga demikian. Aksi demonstrasi mahasiswa di mana-mana mendapat tanggapan balik dari pihak kerajaan. Mulai dari perdana menteri, patih, adipati, hulubalang, permaisuri, selir sampai punakawan dimobilisir. Jika perlu jin, perewangan dan danyang-danyang istana juga diterjunkan untuk menghadapi mahasiswa.
Adalah Kepala BIN Sjamsir Siregar yang keluar kandang duluan. Dengan menggunakan ajian khas warisan nenek moyang (baca : orde baru, red), Sjamsir mencoba menelanjangi gerakan mahasiswa. Kepada wartawan ia mengatakan, aksi demo mahasiswa sudah ditunggangi oleh mantan menteri dan pejabat. Barangkali inilah yang disebut ajian ‘lempar batu sembunyi tangan’ yang pernah diajarkan semasa SD dulu.
Entah kenapa, tiba-tiba saya jadi teringat drama sinetron tanpa aktor berjudul Kolor Ijo. Sinetron yang pernah tayang di hampir seluruh daerah ini benar-benar menggemparkan masyarakat. Sinetron ini makin digandrungi setelah media memblow up sampai beberapa seri. Saking menasionalnya isu ini, sampai-sampai dokter bedah pun harus menghentikan operasi hanya sekedar untuk menonton berita di tv seputar hantu Kolor Ijo.
Meski sudah menjadi gosip nasional, namun aktor sinetron ini tidak pernah nyata. Belum ada satu pun cerita yang menyebutkan bahwa Kolor Ijo tertangkap. Andai saja Kolor Ijo tertangkap saat ini juga, pasti jadi rebutan. Terutama bagi warga Jatim. Sebab, ada yang meyakini kolor-kolor ini bisa digunakan untuk penunjuk jalan menuju Grahadi. Makanya sudah ada orang yang antre untuk mengganti Kolor Ijo menjadi Kolor Merah. Ada juga yang ancang-ancang menyiapkan Kolor Kuning, Kolor Biru muda, Kolor Biru Tua, Kolor Ijo muda dan Kolor Ijo Tua (sayangnya pemilik Kolor Putih ketinggalan kereta).
Gosip seputar Kolor Ijo ini juga sama dengan SMS Santet yang belakangan sering masuk tv. Meski identifikasi tentang apa dan siapanya masih menjadi tanda tanya yang tersimpan di kolor setiap orang, tapi kehadirannya dapat dirasakan. Tanda-tandanya terlihat jelas. Dengan kata lain, aromanya bisa dicium, dirasakan, tapi tak bisa dipegang.
Pun begitu dengan gerakan mahasiswa. Keterlibatan ‘tangan-tangan beruang’ sudah pasti ada. Bahkan mungkin sejak jaman Nabi Adam, gerakan mahasiswa ya memang seperti itu. Selalu ditunggangi oleh ‘tangan-tangan beruang’. Wajar. Jangankan aksi politik yang mengudara ke jagad nasional, orang jongkok di kakus saja bisa ditunggangi sama politisi. Sebab, urusan tunggang-menunggang memang selalu menggoda. Bukan hanya dalam hal ideologis, tapi juga sampai ke hal yang biologis. Lha wong politisi yang ideologis saja bisa menunggangi yang berbau biologis kok (kasus Maria Eva ?).
Jika demikian, so what gitcu looohhhh ??? Masalahnya adalah, pentingkah terlibat perang opini di ruang yang sengaja diciptakan oleh penguasa ? Tentu, ukurannya adalah rakyat. Artinya, adu mulut untuk mengklarifikasi hal ini jelas-jelas tidak memberikan solusi bagi rakyat atas kenaikan harga BBM. Sebab di dunia ini, kata filosof, ada 4 kategori masalah. Yakni benar dan penting, benar tapi tidak penting, tidak benar tapi penting dan yang terakhir adalah tidak benar dan tidak penting.
Kearifan dalam mengkategorikan masalah inilah yang perlu diperhatikan. Karena itu, para mahasiswa perlu menjaga stamina dan konsentrasinya. Tidak perlu mengkonsumsi Kuku Bima, Fatigon, atau pun Kratingdeng untuk menjaga stamina. Pun tidak perlu mengkonsumsi Cerebrofit atau apalah untuk menjaga konsentrasi. Yang diperlukan hanyalah mengasah kepekaan sosial. So, biarlah Kepala BIN menggonggong, yang penting tetap TOLAK KENAIKAN BBM !!!!
Sedangkan sekarang tidak demikian. Mahasiswa yang tidak ikut demo hanya dihukumi sebatas makruh saja. Paling-paling mentok hukumnya hanya berubah menjadi fardlu kifayah (kalau sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban, red). Jadi jangan heran jika jumlah demonstran kali ini masih sepersekian dari jumlah peluru aparat. Jumlah yang masih sangat lemah untuk bisa menjebol pagar halaman Gedung Grahadi. Apalagi menembus barikade polisi yang membentuk formasi pagar betis.
Meski penggemar demo sekarang masih sebatas jumlah kecik dalam permainan dakon, namun cukup menarik untuk diperhatikan. Sebab, isu yang diangkat adalah penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Secara politik, pemilihan isu tersebut otomatis menempatkan mahasiswa pada posisi vis a vis dengan negara (baca : pemerintah, red).
Konon, siapapun yang mengkritisi negara pasti akan berhadapan dengan penguasa. Dan, penguasa akan memanfaatkan semua instrumen negara untuk melakukan serangan balik atau setidaknya membuat benteng pertahanan diri. Minimal menyiapkan rasionalisasi untuk berkelit. Sebab dalam konteks seperti ini, rasanya tidak mungkin jika kemudian penguasa memilih lari sambil tutup mata dan tutup telinga lalu bersembunyi di bawah Jembatan Jagir atau di dekat Pintu Air Manggarai.
Dalam episode sejarah kali ini juga demikian. Aksi demonstrasi mahasiswa di mana-mana mendapat tanggapan balik dari pihak kerajaan. Mulai dari perdana menteri, patih, adipati, hulubalang, permaisuri, selir sampai punakawan dimobilisir. Jika perlu jin, perewangan dan danyang-danyang istana juga diterjunkan untuk menghadapi mahasiswa.
Adalah Kepala BIN Sjamsir Siregar yang keluar kandang duluan. Dengan menggunakan ajian khas warisan nenek moyang (baca : orde baru, red), Sjamsir mencoba menelanjangi gerakan mahasiswa. Kepada wartawan ia mengatakan, aksi demo mahasiswa sudah ditunggangi oleh mantan menteri dan pejabat. Barangkali inilah yang disebut ajian ‘lempar batu sembunyi tangan’ yang pernah diajarkan semasa SD dulu.
Entah kenapa, tiba-tiba saya jadi teringat drama sinetron tanpa aktor berjudul Kolor Ijo. Sinetron yang pernah tayang di hampir seluruh daerah ini benar-benar menggemparkan masyarakat. Sinetron ini makin digandrungi setelah media memblow up sampai beberapa seri. Saking menasionalnya isu ini, sampai-sampai dokter bedah pun harus menghentikan operasi hanya sekedar untuk menonton berita di tv seputar hantu Kolor Ijo.
Meski sudah menjadi gosip nasional, namun aktor sinetron ini tidak pernah nyata. Belum ada satu pun cerita yang menyebutkan bahwa Kolor Ijo tertangkap. Andai saja Kolor Ijo tertangkap saat ini juga, pasti jadi rebutan. Terutama bagi warga Jatim. Sebab, ada yang meyakini kolor-kolor ini bisa digunakan untuk penunjuk jalan menuju Grahadi. Makanya sudah ada orang yang antre untuk mengganti Kolor Ijo menjadi Kolor Merah. Ada juga yang ancang-ancang menyiapkan Kolor Kuning, Kolor Biru muda, Kolor Biru Tua, Kolor Ijo muda dan Kolor Ijo Tua (sayangnya pemilik Kolor Putih ketinggalan kereta).
Gosip seputar Kolor Ijo ini juga sama dengan SMS Santet yang belakangan sering masuk tv. Meski identifikasi tentang apa dan siapanya masih menjadi tanda tanya yang tersimpan di kolor setiap orang, tapi kehadirannya dapat dirasakan. Tanda-tandanya terlihat jelas. Dengan kata lain, aromanya bisa dicium, dirasakan, tapi tak bisa dipegang.
Pun begitu dengan gerakan mahasiswa. Keterlibatan ‘tangan-tangan beruang’ sudah pasti ada. Bahkan mungkin sejak jaman Nabi Adam, gerakan mahasiswa ya memang seperti itu. Selalu ditunggangi oleh ‘tangan-tangan beruang’. Wajar. Jangankan aksi politik yang mengudara ke jagad nasional, orang jongkok di kakus saja bisa ditunggangi sama politisi. Sebab, urusan tunggang-menunggang memang selalu menggoda. Bukan hanya dalam hal ideologis, tapi juga sampai ke hal yang biologis. Lha wong politisi yang ideologis saja bisa menunggangi yang berbau biologis kok (kasus Maria Eva ?).
Jika demikian, so what gitcu looohhhh ??? Masalahnya adalah, pentingkah terlibat perang opini di ruang yang sengaja diciptakan oleh penguasa ? Tentu, ukurannya adalah rakyat. Artinya, adu mulut untuk mengklarifikasi hal ini jelas-jelas tidak memberikan solusi bagi rakyat atas kenaikan harga BBM. Sebab di dunia ini, kata filosof, ada 4 kategori masalah. Yakni benar dan penting, benar tapi tidak penting, tidak benar tapi penting dan yang terakhir adalah tidak benar dan tidak penting.
Kearifan dalam mengkategorikan masalah inilah yang perlu diperhatikan. Karena itu, para mahasiswa perlu menjaga stamina dan konsentrasinya. Tidak perlu mengkonsumsi Kuku Bima, Fatigon, atau pun Kratingdeng untuk menjaga stamina. Pun tidak perlu mengkonsumsi Cerebrofit atau apalah untuk menjaga konsentrasi. Yang diperlukan hanyalah mengasah kepekaan sosial. So, biarlah Kepala BIN menggonggong, yang penting tetap TOLAK KENAIKAN BBM !!!!
Langgan:
Entri (Atom)